Soal Ulangan Semester Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) SMA Kelas XI Lengkap Part 4 - Menghadapi Soal Ulangan Semester PKn merupakan hal yang mudah mudah gampang. Mengapa kok mudah mudah gampang ? Mudah sekali dijawab kalau sudah mempersiapkan diri sebaik mungkin. Dan akan sangat sulit sekali dijawab jika tidak mempunyai persiapan.
Pada kesempatan ini saya ingin membantu teman-teman dalam menyiapkan diri menghadapi Soal Ulangan Semester Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) SMA Kelas XI dengan memberikan Soal Ulangan Semester Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) SMA Kelas XI Lengkap Part 4 ini kepada teman-teman. Untuk berhasil mengadapi Soal Ulangan Semester Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) kita harus banyak menghafal dan menghafal. Ini adalah soal-soal yang sering dikeluarkan saat ulangan semester Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) Kelas XI SMA. Berikut adalah Soal Ulangan Semester Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) SMA Kelas XI Lengkap Part 4 :
BACA JUGA : Soal Ulangan Semester Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) Kelas XI SMA Lengkap Part 6
BACA JUGA : Soal Ulangan Semester Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) Kelas XI SMA Terbaru Part 7
BACA JUGA : Soal Ulangan Semester Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) Kelas XI SMA Lengkap Part 6
BACA JUGA : Soal Ulangan Semester Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) Kelas XI SMA Terbaru Part 7
1. Menurut Rusadi Sumintapura,
budaya politik diartikan sebagai ….
a. sikap individu terhadap sistern politik dan
komponen‑komponennya
b. aspek politik dari nilai‑nilai yang terdiri
alas pengetahuan, adat‑istiadat, tahayul, dan mitos
c. pola tingkah laku individu dan orientasinya
terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh anggota dalam satu sistern
politik
d.
sikap dan orientasi warga suatu negara
terhadap kehidupan pernerintahan negara dan politiknya.
e. pandangan politik yang memengaruhi sikap,
orientasi, dan pilihan politik seseorang
2. Anggota masyarakat
cenderung tidak menaruh minat terhadap objek‑objek politik yang luas, kecuali
dalam batas tertentu, yaitu terhadap tempat di mana ia terikat secara sempit,
merupakan indikasi bahwa masyarakat tersebut mempunyai tipe budaya politik ...
a. kaula
b. parfisipan
c. parokial
d. militan
e. akomodatif
3. Pandangan politik
yang memengaruhi sikap, orientasi, dan pilihan politik sesporang menurut Marbun
disebut
a. sistem politik
b. objekpolitik
c. orientasi politik
d. budaya politik
e. partai politik
4. Ciri
yang menonjol dari negara demokrasi adalah diakuinya partisipasi rakyat dalam pemerintahan
yang perwujudannya dapat berupa ....
a. penyampaian kritik terhadap kebijakan
pernerintah
b. berdemo untuk mernaksakan kehendak
c. menuntut adanya. kebebasan yang mutlak
d. memberikan dukungan kepada TNI dan Polri
e. memberikan simpati kepada pemerintah
5. Keseluruhan
pandangan‑pandangan politik, seperti norma‑norma dan pola‑pola. orientasi
terhadap politik disebut ….
a. sistem organisasi
b. organisasi politik
c. otoritas politik
d. partisipasi politik
e. budaya politik
6. karakteristik
demokrasi Pancasila yang membedakan dengan demokrasi lain antara lain adalah ….
a. menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban
b. menonjolkan hak individu
c. menonjolkan kewajiban sebagai warga negara
d. mengutamakan hak daripada kowajiban
e. selalu mufakat dalam setlap pengambilan
keputusan
7. Adanya perilaku
yang menganggap dirinya ataupun orang lain sebagai anggota aktif dalam kehidupan
politik merupakan ciri dari tipe ….
a. budaya politik partisipan
b. mixed political cultures
c. parochial‑participant culture
d. budaya politilk
parokial
e. budaya politik kaula
8. Indonesia
adalah salah satu negara hukum. Yang bukan ciri‑ciri negara hukum adalah ….
a. adanya jaminan perlindungan terhadap HAM
b. adanya supremasi hukum dalarn penyelenggaraan
pemerintahan
c. adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan negara
d. adanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa
e. adanya lembaga peradilan yang bebas dan mandiri
9. Kebebasan
berpartisipasi sesungguhnya merupakan gabungan dari kebebasan berpendapat dan berkelompok.
Yang bukan jenis partisipasi adalah ....
a. pemberian suara dalam pemilihan umum
b. kontak atau hubungan dengan pejabat pemerintah
c. melakukan protes terhadap lembaga masyarakat
atau pernerintah
d. mencalonkan diri dalam pemilihan jabatan publik
mulai dari pemilihan lurah hingga bupati
e. mengikuti tes pegawai negeri sipil
10. Salah satu prinsip
negara hukum yang tersirat dalam Pasal 24 dan 25 UUD 1945 adalah ....
a. jaminan hak asasi manusia
b. hukum harus tertulis
c. hukum harus dipatuhi
d. peradilan bebas tidak memihak
e. meningkatkan kesadaran hukum
11. Salah satu nilai
demokrasi adalah kesetaraan gender. Maksudnya adalah ….
a. setiap.warga negara mempunyai kedudukan yang
sama
b. setiap warga negara mendapat perlakuan yang
sama
c. kedudukan Iaki‑laki dan perempuanmMemiliki hak
yang sama di depan hukum
d. kodrat wanita dan laki‑laki adalah sama
e. perlakuan yang sama antara laki‑laki dan
perempuan dalam segala hal
12. Konsepsi tentang
demokrasi adalah suatu. pemerintahan yang bersendikan ....
a. kedaulatan rakyat
b. kedaulatan hukum
c. kedaulatan Negara
d. kedaulatan penguasa
e. kedaulatan raja
13. Tokoh yang
mengemukakan "demokrasi adalah
pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat",
adalah
....
a. F.D. Roosevelt
b. Abraham Lincoln
c. John E Kennedy
d. J.J. Rousseau
e. John Locke
14. Proses demokratisasi
suatu negara akan berhasil apabila tertanam satu keyakinan bahwa….
a. demokrasi adalah sistem pemerintahan yang
terbaik dibanding dengan sistem lainnya
b. adanya keyakinan pemerintahan demokrasi
menjamin semua kebutuhan dapat dicukupi
c. demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang
berasal dari budaya sendiri
d. dengan demokrasi seluruh aspirasi masyarakat
akan tertampung
e. demokrasi menjamin kestabilan negara
15. Menurut Gabriel
Almond, sebuah pemerintahan yang baik dapat tumbuh dan stabil bila ….
a. masyarakat pada umumnya punya sikap positif dan
proaktif terhadap norma‑norma dasar demokrasi
b. terdapatnya sumber daya manusia yang tinggi
c. masyarakat menengah ke atas tumbuh subur dalam
negara
d. terdapat tingkat kemakmuran yang tinggi dalam
masyarakat
e. supremasi hukum dalam negara dijunjung tinggi
16. Tahap paling awal
dalam pengembangan kultur demokrasi menurut Almond adalah ....
a. pengembangan institusi yang demokratis
b. mewujudkan sikap individu yang mendukung demokrasi
c. sebagian besar warga bangsa bersikap
prodemokrasi
d. upaya mewujudkan struktur sosial
e. upaya mewujudkan kultur politik yang demokratis
17. Inu Kencana lebih memerinci
lagi tentang prinsip‑prinsip demokrasi. Yang tidak termasuk prinsip demokrasi menurut
Inu Kencana adalah ….
a. adanya pers yang bebas
b. adanya satu partai politik yang berkuasa
c. adanya beberapa partai politik
d. adanya musyawarah
e. adanya persetujuan parlemen
18. Dalam penegakan
masyarakat madani ada beberapa pilar yang perlu diperhatikan. Di bawah ini yang
bukan salah satu pilar masyarakat madani adalah ….
a. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
b. partai politik
c. pers yang bebas
d. supremasi hokum
e. perguruan tinggi
19. Pers merupakan institusi
yang penting dalam penegakan masyarakat madani karena ….
a.
pers mempunyai jangkauan yang luas
b.
pers merupakan media pendidikan murah
bagi masyarakat
c. pers merupakan media untuk mengadakan kontrol
sosiai terhadap pemerintah
d. pers memproduksi bacaan yang mudah diterima
masyarakat
e.
semua lapisan masyarakat sudah terjangkau
layanan pers
20. Berdasarkan Undang‑Undang
Partai Politik yang berlaku di Indonesia,
tujuan khusus partai politik adalah ….
a. mewujudkan cita‑cita nasional bangsa Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang‑Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945
b.
mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan
Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan
Republik Indonesia
c.
memperjuangkan cita‑citanya dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
d. mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia
e. cita‑citanya dalarn kehidupan berbangsa dan bernegara
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
21. Di bawah ini yang
bukan merupakan kewajiban partai politik di Indonesia adalah ….
a. memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia
b. mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi
secara mandiri
c. berpartisipasi dalam pembangunan nasional
d. menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan
hak asasi manusia
e. melakukan pendidikan politik dan menyalurkan
aspirasi politik
22. Posisi oposisi
paling ideal dalam pemerintahan adalah ….
a. partai politik yang kalah dalam pemilu namun
menempatkan wakil rakyat
b. partai pernenang pemilu
c. gabungan menteri yang diberhentikan presiden
d. presiden yang menjabat sebelumnya
e. partai tertua dalam pemilu
23. Kondisi pemerintahan
pada era berlakunya sistem kabinet parlementer pada masa UUDS 1950 adalah ….
a. mantap
b. labil
c. stabil
d. sempurna
e. fleksibel
24. Dalam rangka
melaksanakan demokrasi Pancasila pemilihan umum pada masa reformasi
diselenggarakan untuk memilih wakil‑wakil rakyat. Yang anggotanya tidak dipilih
melalui pemilu adalah ....
a. Dewan Perwakilan Rakyat
b. Majelis Permusyawaratan Rakyat
c. Dewan Perwakilan Daerah
d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
e. Badan Pemeriksa Keuangan
25. Salah satu unsur
penopang tegaknya demokrasi sebagai sebuah tata. kehidupan sosial dan sistem
politik antara lain adalah infrastruktur politik. Yang termasuk infrastruktur
polifik di Indonesia
antara lain adalah ….
a. presiden
b. MPR
c. DPR
d. partai politik
e. fraksi MPR
26. Tindakan yang tidak
sesuai dengan Demokrasi Pancasila dalam kehidupan sehari hari adalah ….
a. memajukan kepentingan bersama
b. menerima segala keputusan musyawarah
c. dapat mengendalikan diri dengan baik dalam
bermusyawarah
d. mengutamakan suara terbanyak
e. memberikan kebebasan berbeda pendapat
27. Prinsip dalam
pelaksanaan Demokrasi Pancasila yaitu ….
a. persamaan hak dan kewajiban bagi seluruh rakyat
Indonesia
b. setiap orang bebas berbuat sesuai dengan
keinginannya
c, berusaha untuk mencapai kesejahteraan bagi
setiap penduduk
d. ikut aktif pada setiap kesempatan untuk
kepentingan diri sendiri
e. menuntut hidup yang sejahtera lahir batin
kepada negara
28. Dampak negatif penyalahgunaan kebebasan
berbicara dan manyampaikan pendapat dapat berupa ….
a. terjadinya konflik antaranggota masyarakat
b. masyarakat umum semakin krifis daya nalarnya
c. tumbuhnya semangat demokrasi yarig diikuti rasa
tanggung jawab
d. hak‑hak bersuara melalui saluran informasi
semakin dihargai
e. kebebasan png dilaksanakan masih dalam kerangka
Demokrasi Pancasila
29. Kehidupan di desa‑desa
yang mencerminkan pelaksanaan demokrasi dapat dilihat dengan adanya ….
a. cara hidup yang sederhana
b. kepala desa berasal dari kalangan orang kaya dan
pandai
c. pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah
mufakat
d. putra kepala desa lalu langsung menggantikan
orang tuanya
e. setiap desa memiliki pemimpin
30. Setelah dikeluarkan
Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945, maka sistem pemerintahan berganti
dari ….
a. parlementer ke presidensial
b. pres,idensial ke parlementer
c. ministerial ke presidensial
d. parlementer ke ministerial
e. kabinet ke parlementer
31. Hukum sangat erat
dengan jaminan keadilan karena hukum ....
a. sebagai peraturan yang mengikat
b. saling memengaruhi dengan keadilan
c. merupakan alat untuk menerapkan
jaminan,keadilan
d. menyangkut keadilan moral dan spiritual
e. merupakan ciri sistem pemerintahan
32. Keadilan distributif
menurut Aristoteles adalah ….
a. berhubungan dengan persamaan, hak dan kewajiban
b. berdasarkan kemampuan alam sekitar dan
lingkungan
c. keadilan berdasarkan kekuasaan dan wowenang
penguasa
d. berdasar kepada aturan hukum yang berlaku
e. berhubungan dengan distribusi jasa sesuai
kerjanya
33. Keadilan yang
berkembang dengan persarnaan yang diterima oleh setiap orang tanpa melihat jasa‑jasanya
disebut ….
a . keadilan
distributif
b. keadilan komutatif
c. keadilan kodrat alam
d. keadilan konvensional
e. keadilan menurut hukum
34. Makna keterbukaan
dalam kehidupan bermasyarakat adalah ....
a. memahami hak dan kowajiban sebagat warga negara
b. menerima dan mengarnalkan prinsip pluralisme
c. percaya dan yakin terhadap fungsi dan peranan
pemerintah
d. mempertahankan apa yang menjadi pendapat serta
keyakinan sendiri
e. setiap warga negara diharapkan untuk memberikan
partisipasinya
35. Pentingnya jaminan
hukum dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, antara lain adalah ….
a. supaya aparat penegak hukum dapat dipercaya
b. memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa
c. agar masyarakat dapat tumbuh dan berkembang
d. untuk mewujudkan cita‑cita bangsa dan negara
e. investasi dapaf tumbuh dan berkembang
36. Akibat dari
penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan adalah ….
a. dapat memperkokoh posisi penyelenggara
pemerintah
b. kepercayaan dunia luar berkurang terhadap
negara
c. sukar diharapkan partisipasi masyarakat untuk
negara
d. selalu menimbulkan kecurigaan terhadap orang
lain walaupun itu benar
e. terjadinya kesewenang‑wenangan oleh penguasa
37. Yang hampir
dipastikan apabila kekuasaan pemerintah dipegang oleh satu orang secara mutlak
adalah ….
a. jalannya pemerintahan akan lancar dan
terkendali
b. menghasikan pemerintahan yang efektif dan
efisien
c. terjadinya penyalahgunaan kekuasaan
d. rakyat akan menolak dan menjatuhkannya
e. melahirkan kekacauan dan ketidakpuasan
38. Menurut Aristoteles, pemerintahan yang
dipegang oleh penguasa tunggal dan dijalankan untuk kepentingannya sendiri
disebut ....
a. monarki absolut
b. brani
c. otokrasi
d. oligarki
e. diktatoris
39. Munculnya
konglornerasi dan sekelompok kecil pengusaha kuat yang ticlak didukung oleh
jiwa nasionalisme dan kewirausahaan sejati akan mengakibatkan ....
a. perekonomian kita tertinggal di kawasan Asia
Tenggara
b. kita selalu kalah dalam persaingan dagang
dengan negara lain
c. bangsa kita menjadi bangsa pengimpor barang apa
saja
d. kepercayaah masyarakat internasional kepada Indonesia
menurun
e. ketahanan ekonomi menjadi rapuh dan tidak
kompetiiif
40. Dalam era
modernisasi ini, pemerintah yang terbuka mempunyai arti penting antara lain ….
a. menciptakan kebebasan kehidupan berbangsa dan
bernegara
b. memperkuat kokuasaan pemerintah
c. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
pemerintahan
d. memperbanyak ancaman, baik dari dalam maupun
dari luar
e. memperlemah ketahanan negara lain
41. Dalam ilmu
pemerintahan, yang dimaksud dengan penyelenggara negara dalam arti sempit adalah
….
a. eksekutif
b. legislatif
c. yudikatif
d. federatif
e. fakultatif
42. Keterbukaan
penyelenggaraan bernegara adalah salah satu ciri dari ....
a. pemerintahan liberal
b. pemerintahan demokrasi
c. pemerintahan bebas
d. pemerintahan yang baik hati
e. pemerintahan
yang transparan
43. Para
penyelenggara negara dalam bertindak harus tetap berlandaskan pada peraturan
perundang‑undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap ‑ kebijakan. Hal.ini
berarti penyelenggaraan negara berdasarkan atas asas...
a. kepastian hukum
b. kepentingan umum
c. keterbukaan
d. proporsionalias
e. tertib penyelenggaraan negara
44. Contoh keterbukaan
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara antara lain ….
a. melaksanakan pemilu dengan aman dan tertib
b. menghitung hasil suara pernilu di hadapan umum
c. menjadikan pemilu sebagai pesta rakyat
d. memberi petunjuk tentang cara‑cara pemilu
e. melaksanakan pemilu berdasarkan pada undang‑undang
45. Contoh jaminan
keadilan yang meningkat di era keterbukaan terutama di bidang hukum adalah ….
a. banyak pencuri yang dihukum dengan hukuman
berat,
b. banyak anggota DPR yang diajukan ke pengadilan
karena kesalahannya
c. banyak kerjahatan‑kejahatan yang diungkap oleh
kepolisian
d. bertambahnya undang‑undang yang diberlakukan di
dalam kehidupan
e. semua orang di negara ini taat dan patuh pada
hukum
46. Salah satu contoh
pemerintahan yang tertutup adalah pemerintahan Indonesia pada era Orde Baru.
Contoh ketertutupan Orde Baru dalam bidang politik adalah ....
a.
kekuasaan eksekutif terpusat di bawah
kontrol lembaga kepresidenan
b.
hubungan antara daerah dan pusat bersifat
desentralistik
c. makin memudarnya budaya feodalistik
d.
ketimpangan sosial ekonomi yang kronis
e.
ketimpangan perbankan yang tidak mandiri
47. Dalam bidang ekonomi,
ketortutupan pemerintahan rezim Orde Baru dapat dilihat indikatornya seperti ….
a. munculnya konglomerasi yang menguasai hampir 80%
sumber daya ekonomi nasional
b. sistem perbankan yang sehat dan mandiri
c. sikap mental mengesampingkan kritik
d. berkembangnya budaya asal bapak senang sebagai
konsekuensi budaya paternalistik
e. berkembangnya mafia peradilan
48. Dalam bidang
politik, upaya mewujudkan jaminan keadilan dapat dilakukan dengan….
a. memberi hukuman yang setimpal bagi pelanggar
hukum
b. mengutamakan asas praduga tak bersalah
c. menyantuni fakir miskin dan anak terlantar
d. memberi subsidi kepada penduduk dan daerah yang
tidak mampu
e. menghargai hak‑hak kaum atau kelompok minoritas
49. Informasi hanya satu
arah, yaitu dari pernerintah kepada rakyat merupakan indikator bahwa
pemerintahan tidak ….
a. mengembangkan transparansi
b. mempunyai daya tanggap
c. efektif dan efisien
d. menjunjungtinggiaturanhukum
e. mendorong partisipasi
50. Laki-laki lebih kuat daripada
perempuan dan perempuan ditakdirkan menyusui anaknya merupakan contoh ….
a. keadilan konvensional
b. keadilan komutatif
c. keadilan distributive
d. keadilan legalitas
e. keadilan kodrat alam
Semoga teman-teman bisa mempersiapkan diri lebih matang lagi dengan menggunakan Soal Ulangan Semester Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) SMA Kelas XI Lengkap Part 4 ini dalam menghadapi Ulangan Semester Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Dan hasilnya memuaskan amiiin. Terima kasi telah membaca Soal Ulangan Semester Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) SMA Kelas XI Lengkap Part 4.
0 komentar:
Post a Comment