Soal dan Kunci Jawaban Ulangan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) SMP/MTs Kelas VII (7) Part 1 - Menghadapi soal ulangan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan sesuatu yang tidak boleh asal-asalan. kita harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya, terutama modal hafalan. Heheh. Saya tahu temen-temen banyak yang gak suka ngafalin. Dengan adanya Soal dan Kunci Jawaban Ulangan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) SMP/MTs Kelas VII (7) Part 1 ini teman-teman tidak harus terlalu banyak menghafal karena soal-soal ini adalah soal yang sering dijadikan sebagai soal ulangan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) SMP/MTs Kelas VII (7).
Kuncinya, teman-teman harus sering mengulang latihan soal ini sebaik mungkin. Sehingga nilai yang maksimal bisa tercapai. Teman-teman tentunya tetap harus belajar, jangan hanya mengandalkan Soal dan Kunci Jawaban Ulangan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) SMP/MTs Kelas VII (7) Part 1 ini saja, tetapi Soal dan Kunci Jawaban Ulangan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) SMP/MTs Kelas VII (7) Part 1 ini akan bisa sedikit membantu memudahkan teman-teman menghadapi oal ulangan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) SMP/MTs Kelas VII (7).
1.
Pedoman yang dipakai untuk mengatur kehidupan penyelenggaraan
ketatanegaraan dalam suatu negara di berbagai aspek kehidupan disebut . . . .
a.
konvensi c.
hukum dasar
b.
konsitusi
d. dasar negara
2.
Perhatikan rumusan dasar negara berikut ini !
1)
Kebangsaan atau nasionalisme
2)
Kemanusiaan atau internasionalisme
3)
Mufakat atau demokrasi
4)
Kesejahteraan sosial
5)
Ketuhanan yang berkebudayaan
Rumusan dasar negara tersebut dikemukakan oleh . . . .
a.
Ir.Soekarno c.
Drs.Moh Hatta
b.
Prof.Dr.Soepomo d. Mr.Muhammad Yamin
3.
Perhatikan konsep berikut !
Janji Kemerdekaan Jepang – Dibentuknya BPUPKI
– Sidang BPUPKI (| agenda ? ) (|| agenda
?) .
Berdasarkan konsep tersebut perumusan pancasila
dilakukan pada sidang . . . . dengan agenda . . . .
a.
pertama,perumusan hukum dasar
b. pertama,perumusa dasar negara
c.
kedua,perumusan dasar negara
d.
kedua,perumusan hukum dasar negara
4.
Bangsa Indonesia yang diwakili oleh anggota BPUPKI telah membuat
konsensus nasional tentang dasar negara Republik Indonesia. Konsensus nasional
yang dimaksud adalah pengambilan dasar negara dari . . . .
a.
Konsitus RIS
b.
Piagam JAKARTA
c.
Pembukaan UUD
1945
d.
Mukadimah UUDS 1950
5.
Dalam pembahasan dasar negara terdapat beberapa rumusan yang diusulkan
para tokoh pendiri Indonesia. Salah satunya adalah rumussan yang diajukan pada
tanggal 1 juny 1945 , yaitu . . . .
a.
Peri kebangsaan , peri kemanussiaan , peri ketuhanan , peri kerakyatan ,
kesejahteraan rakyat .
b.
Persatuan , kekeluargaan , keseimbangan lahir dan batin , musyawarah ,
keadilan rakyat .
c.
Kebangsaan
atau nasionalisme , kemmanusiaan atau internasionalisme , mufakat atau
demokrasi , kesejahteraan sosial , ketuhanan yang berkebudayaan .
d.
Ketuhanan yang maha esa , peri kemanusiaan , kebangsaan , kerakyatan ,
keadilan sosial .
6.
Perhatikan cuplikan perumusan dasar negara berikut ini !
Rumusan Pancasila dalam Piagam Jakarta
menimbulkan reaksi dari warga Indonesia Timur. Salah satu perwakilan mereka ,
J. LATUHARHARY, menemui Bung Hatta dan menyampaikan aspirasi tersebut. Bung
Hatta selanjutnya menemui tokoh islam di PPKI. Bung Hatta mengusulkan agar
tujuh kata pada sila pertama tersebut dihapus. Setelah didiskusikan, akhirnya
disepakati rumusan Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi
pemeluk-pemeluknya diubah menjadi Ketuhan Yang Maha Esa .
Berikut
ini semangat dan komitmen para pendiri negara yang terdapat dalam cuplikan
perumusan dasar negara di atas, kecuali
. . . .
a. Nasionalis
b. Persatuan
c.
Toleransi
d. Ptriotis
7. Semangat
dan komitmen para pendiri bangsa yang sesuai dengan pelaksanaannya ditunjukkan
oleh kolom . . . .
a. Komitmen persatuan , Pelaksanaan
diubahnya perumusan Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi
pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang maha esa .
b. Komitmen
musyawarah , Pelaksanaan mengabaikan keinginan untuk mendirikan negara
berbasis agama demi bersatunya wilayah Indonesia .
c. Komitmen
nasionalis , Pelaksanaan mengorbankan waktu , pikiran , dan tenaga untuk
merumuskan dasar negara Indonesia .
d. Komitemen
toleransi , Pelaksanaan terbuka terhadap pendirian pihak lain .
8. Berikut
ini yang menjadi latar belakang pembentukan panitia kecil pada berakhirnya
sidang | BPUPKI adalah . . . .
a. Pendudukan
jepang melemah di tanah air
b. Segera
dilangsungkannya sidang || BPUPKI
c.
Belum
diperoleh kesepakatan tentang rumusan dasar negara
d. Aksi
protes yang dilakukan dari Indonesia Timur tentang rancangan dasar negara
9. Perhatikan
pernyataan berikut ini !
1) Pernyataan
Indonesia Merdeka
2) Pembukaan
undang-undang dasar
3) Undang-undang
dasar atau batang tubuh
4) Pengesahan
dasar negara Indonesia
5) Pengesahan
hukum dasar negara
Isi laporan
Panitia Perancang Undang-Undang Dasar dalam sidang BPUPKI tanggal 14 juli 1945
terdapat pada nomor . . . .
a. 1),2),dan
3)
b. 1),2),dan
4)
c.
2),3),dan 4)
d. 2),3),
dan 5)
10.
Dasar negara Indonesia
dapat terwujud atas kerja keras para pendiri bangsa dan seluruh masyarakat
Indonesia. Adapun peran Drs.Mohammad Hatta dalam perumusan dasar negara adalah
. . . .
a. Menjadi
ketua Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar
b. Memprakarsai
pelaksanaan sidang kedua BPUPKI
c. Mengajukan
usulan rumusan dasar negara
d. Mengadakan lobi dengan PPKI
11.
Pasal 29 ayat (2) 1945 menegaskan bahwa negara
menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing
dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Hal ini menunjukkan kedudukan Pancasila
sebagai dasar negara , yaitu. . . .
a. Pancasila
harus mewarnai setiap hukum , baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis
b. Pancasila
harus menjadi pedoman dalam menyelenggarakan pemerintahan
c. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum
d. Pancasila
dijabarkan dalam hukum dasar negara
12.
Dalam musyawarah desa , Pak Budi sebagai
kepala desa memberikan usul untuk melakukan kerja bakti membersihkan
selokan.Selokan perlu diperdalam agar air hujan tidak menggenag danmenimbulkan
banjir. Pak Santo kurang setuju dengan usul Pak Budi, sedangkan sebagian besar
warga setuju usul Pak Budi memberikan banyak manfaat. Untuk menyikapi hal ini
Pak Santo harus . . . .
a. Menolak
pendapat orang lain
b. Tidak
mengacuhkan pendapat orang tersebut
c. Memutuskan
untuk meninggalkan ruangan
d. Mencoba terbuka terhadap pendapat orang lain
13.
DPD dapat mengajukan rancangan undang-undang
(RUU) berkaitan dengan perimbangan pusat dan daerah kepada DPR untuk disetujui
bersama antara DPR dan Presiden. Akhirnya, RUU tersebut direvisi dan dijukan
kembali pada masa sidang berikutnya. Hal ini menunjukkan peran Pancasila
sebagai . . . .
a. Dasar hukum
b. Hukum
tertinggi
c. Hukum
dasar negara
d. Papan
uji bagi perundang-undangan Indonesia
14.
Pada tanggal 18 agustus 1945 hukum dasar
negara Indonesia telah disahkan. Akibat hukum yang timbul dari fakta tersebut
bagi Pancasila adalah . . . .
a. Kedudukan pancasila sebagai dasar negara digantika oleh UUD 1945
b. Disahkan
pula rumusan pancasila sebagai hukum dasar negara
c. Pancasila
dalam piagam jakarta tidak berlaku lagi
d. Disahkan
pula pancasila sebagai dasar negara
15.
Perhatikan Pembukaan UUD 1945 berikut ini !
“.
. .maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam undang-undang
dasar negara Indonesia , yang terbentuk dalam suatu susunan negara republik
Indonesia yang berkedaulatan rakyat , dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang
Maha Esa,Kemanusiaan yang adil dan beradap , persatuan Indonesia,dan kerakyatan
yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta
dengan mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.” Cuplikan
pembukaan UUD 1945 tersbut menunjukkan kedudukan pancasila sebagai . . . .
a. Hukum
dasar negara
b. Dasar negara Indonesia
c. Identitas
bangsa Indonesia
d. Sumber
dari segala sumber hukum
16.
Pasangan landasan hukum yang sesuai dengan
isinya ditunjukkan oleh kolom . . . .
a. Landasan
hukum pembukaan UUD 1945 , isi
rumusan pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara
b. Landasan hukum dekrat
presiden 5 juli 1959 , isi berlakunya kembali UUD 1945
c. Landasan
hukum instruksi presiden nomor 12 tahun 1968 , isi
pembukaan pemerintahan negara Indonesia dilandasi oleh pancasila
d. Landasan
hukum ketetapan MPR nomor XVII/MPR/ 1998 , isi
susunan dan kedudukan MPR dan DPR
17.
Dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sebelum
amandemen berbunyi “Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya
oleh Majelis Permusyawaratn Rakyat: . Pasal ini kemudian disalahgunakan hingga
bertentangan dengan pancasila terutama sila kelima. Akhirnya, pada tahun 1999
pasal ini diubah sehingga sesuai dengan nilai-nilai pancasila. Fakta tersebut
menunjukkan kedudukan pancasila sebagai . . . .
a. Hukum dasar bagi
penyelenggaraan pemerintahan
b. Pandangan
hidup bangsa Indonesia
c. Sumber
dari segala sumber hukum
d. Ideologin
negara Indonesia
18.
Indonesia adalah negara hukum. Hal ini
berarti, penyelenggaraan pemerintahan harus sesuai dengan hukum yang berlaku.
Kedudukan pancasila dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah
sebagai . . . .
a. Dasar negara yang merupakan sumber dari segala sumber hukum
b. Ideologi
negara yang merupakan pemberi arah dan tujuan yang dicita-citakan
c. Hukum
dasar negara sebagai hukum tertinggi dalam tata urutan perundang-undangan
republik Indonesia
d. Pandangan
hidup bangsa yang memberi cara pandang bangsa Indonesia dalam menghadapi segala
masalah
19.
Berikut ini perwujudan peran pancasila sebagi
dasar hukum ditunjukkan oleh . . . .
a. Nilai-nilai pancasila yang sifatnya universal digunakan acuan bagi pembentuk
peraturan perundang-undangan di bawahnya
b. Peraturan perundang-undangan yang sudah dan akan dibentuk dapat diuji
menggunakan pancasila. Apabila didapati peraturan tersebut menyimpang,
peraturan perundang-undangan terkait secara otomatis batal demi hukum
c. Melalui
undang-undang tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdanaan
terorisme, yang disahkan dalam rapat paripurna DPR, polisi dapat memidanakan
penyandang dana kegiatan terorisme serta membekukan asetnya
d. Perubahan
terhadap ketentuan dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi kedaulatan
adalah di tangan rakyat dilakukan sepenuhnya oleh MPR diubah menjadi kedaulatan
berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD
20.
Landasan hukum ini berisi pencabutan ketetapan
MPR RI NOMOR II/MPR/1978 Tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
(Eka Prasetya Pancakarsa). Dalam ketetapan tersebut, ditegaskan kembali
mengenai pancasila sebagai dasar negara. Landasan hukum yang dimaksud adalah .
. . .
a. Supersemar
b. Dekret
presiden 5 juli 1959
c. Instruksi
presiden nomor 12 tahun 1968
d. Ketetapan MPR nomor XVIII/MPR/1998
Untuk sekolah dimana ini gan
ReplyDeletemantab buat belajar gan
ReplyDeleteMantab gak buat belajar :) ijin gan
ReplyDeleteWah agan yang satu ini update soal terus , semangat gan , izin share buat ponakan saya ya hehehe
ReplyDeleteLumayanlah nambah" pengetahuan biar ga mumet lagi kalo ulangan
ReplyDeletewah bekal untuk ulangan smester nuh
ReplyDeletemakasi gan :D
Thank you:)
ReplyDelete